Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan pedoman baru terkait pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam dunia pendidikan. Salah satu poin utama dalam kebijakan tersebut adalah pembatasan penggunaan chatbot AI instan oleh siswa pada jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan bahwa siswa SD sampai SMA tidak diperbolehkan memanfaatkan chatbot AI instan untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas sekolah.
Beberapa layanan yang disebut dalam kebijakan ini antara lain ChatGPT, Gemini, Claude, serta Meta AI.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Menurut Pratikno, kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk menolak penggunaan teknologi dalam proses pendidikan. Pemerintah menilai teknologi tetap dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran, tetapi tidak boleh menggantikan proses berpikir siswa.
“Pendidikan dasar dan menengah tidak diperbolehkan memanfaatkan AI instan seperti tanya ke ChatGPT dan seterusnya,” kata Pratikno.
SKB Tujuh Menteri Jadi Dasar Pengaturan
Pembatasan penggunaan AI tersebut akan menjadi bagian dari Surat Keputusan Bersama tujuh kementerian mengenai pedoman pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial dalam pendidikan.
Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.
Selain itu, SKB tersebut juga melibatkan Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.
Pemerintah menyebut pedoman ini dibuat untuk memastikan teknologi digital dimanfaatkan secara tepat dalam pendidikan sekaligus meminimalkan dampak negatif bagi perkembangan anak.
Pratikno menjelaskan bahwa AI tetap dapat digunakan dalam pendidikan jika dirancang khusus untuk kebutuhan pembelajaran. Contohnya adalah simulasi robotik, sistem pembelajaran berbasis teknologi, atau aplikasi edukasi yang membantu siswa memahami konsep tertentu.
Kekhawatiran Penurunan Kemampuan Kognitif
Pemerintah menilai penggunaan chatbot AI instan berpotensi menimbulkan dampak terhadap kemampuan berpikir siswa.
Pratikno menyebut fenomena brain rot sebagai salah satu risiko yang ingin dihindari. Istilah tersebut merujuk pada kondisi ketika seseorang terlalu sering menerima jawaban instan tanpa melalui proses analisis yang mendalam.
Selain itu, ia juga menyinggung konsep cognitive debt, yaitu berkurangnya kemampuan berpikir kritis karena terlalu sering mengandalkan teknologi untuk menyelesaikan masalah.
Jika siswa terbiasa menggunakan AI untuk menjawab soal atau menyelesaikan tugas, proses belajar yang seharusnya melatih kemampuan analisis dan pemahaman dikhawatirkan menjadi berkurang.
Screen Time Remaja Dinilai Tinggi
Selain isu penggunaan AI, pemerintah juga menyoroti tingginya penggunaan perangkat digital oleh anak dan remaja.
Pratikno menyebut rata rata waktu penggunaan layar atau screen time remaja di Indonesia telah mencapai lebih dari 7,5 jam per hari.
Durasi tersebut dinilai cukup tinggi dan dapat berdampak pada kesehatan mental jika tidak diimbangi dengan aktivitas lain.
Karena itu, pemerintah mendorong peningkatan green time atau waktu yang digunakan anak untuk aktivitas di luar layar.
Green time dapat berupa kegiatan seperti bermain di luar rumah, olahraga, atau aktivitas sosial secara langsung.
Pemerintah Juga Batasi Media Sosial Anak
Selain pembatasan penggunaan AI di sekolah, pemerintah juga menerapkan kebijakan terkait penggunaan media sosial oleh anak di bawah umur.
Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, pemerintah akan menonaktifkan akun pengguna yang berusia di bawah 16 tahun secara bertahap mulai 28 Maret 2026.
Pada tahap awal, kebijakan ini akan menyasar sejumlah platform digital besar seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, serta Roblox.
Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, langkah tersebut bertujuan melindungi anak dari berbagai ancaman di ruang digital seperti paparan konten tidak pantas, perundungan siber, penipuan online, serta kecanduan media sosial.
Tanggapan: Peran AI dalam Pendidikan Perlu Keseimbangan
Perkembangan teknologi AI membawa perubahan besar dalam cara manusia memperoleh informasi. Dengan bantuan teknologi ini, seseorang dapat memperoleh penjelasan atau jawaban dalam waktu yang sangat singkat.
Namun dalam dunia pendidikan, proses belajar tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir, tetapi juga dengan proses berpikir yang terjadi selama pembelajaran.
AI pada dasarnya merupakan alat bantu yang dapat mempercepat akses terhadap informasi. Teknologi ini dapat membantu siswa memahami materi dan memperluas sumber belajar.
Risiko muncul ketika teknologi digunakan sebagai pengganti proses berpikir manusia.
Jika siswa hanya mengandalkan AI untuk memperoleh jawaban, kemampuan analisis dapat berkurang. Sebaliknya, jika AI digunakan untuk membantu memahami konsep dan mengeksplorasi ide, teknologi tersebut dapat memperkuat proses pendidikan.
Karena itu, tantangan pendidikan di era kecerdasan buatan bukan hanya membatasi penggunaan teknologi, tetapi memastikan teknologi tetap menjadi alat yang mendukung kemampuan berpikir manusia.
