Jakarta – Popularitas game PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) tidak hanya membawa kesuksesan bagi industri hiburan digital, tetapi juga menuai kontroversi di berbagai negara. Pemerintah Indonesia kini tengah meninjau ulang pengaruh game tersebut setelah muncul kasus ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kejadian itu mendorong munculnya wacana pembatasan terhadap game yang menampilkan unsur kekerasan bersenjata.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta kajian mendalam mengenai dampak sosial dan psikologis dari game seperti PUBG, terutama bagi anak-anak dan pelajar. Pemerintah menilai, meski bersifat hiburan, permainan digital yang menonjolkan kekerasan perlu diawasi ketat agar tidak berdampak negatif terhadap perilaku masyarakat muda.
“Presiden ingin agar kita mencari keseimbangan. Teknologi harus tetap berkembang, tetapi generasi muda juga harus terlindungi dari dampak digital yang berlebihan,” ujar Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta.
PUBG menjadi perhatian karena menampilkan simulasi peperangan, penggunaan senjata api, dan sistem kompetitif yang intens. Unsur-unsur tersebut dinilai dapat memicu perilaku agresif pada pemain yang belum memiliki kedewasaan emosional.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, sejumlah negara telah memutuskan untuk memblokir atau menangguhkan PUBG dengan alasan keamanan, moral, maupun kesehatan mental masyarakat.
Daftar Negara yang Melarang atau Membatasi PUBG
- Afghanistan
Pemerintah Afghanistan melalui lembaga ATRA menangguhkan PUBG setelah melakukan kajian bersama kementerian dan psikolog. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa game ini menyebabkan keresahan sosial dan menurunkan produktivitas anak muda. - Bangladesh
Mahkamah Tinggi Bangladesh pada 2022 memerintahkan pelarangan PUBG dan Free Fire. Kedua game itu disebut sebagai aplikasi yang merusak perilaku pelajar dan menimbulkan kecanduan digital. - India
India melarang PUBG pada 2020 dengan alasan keamanan nasional karena aplikasi tersebut terafiliasi dengan perusahaan asal China. Namun, kemudian hadir versi lokal bernama Battlegrounds Mobile India (BGMI), yang dikembangkan oleh Krafton asal Korea Selatan. - Nepal
Nepal sempat melarang PUBG setelah menerima gugatan publik yang menyoroti dampak buruk terhadap anak-anak. Namun, Mahkamah Agung mencabut keputusan itu dengan alasan pelarangan melanggar hak kebebasan berekspresi. - Yordania
Pemerintah Yordania melarang PUBG pada 2019 setelah laporan meningkatnya perilaku agresif dan perundungan di kalangan pemain remaja. - China
Meskipun PUBG dikembangkan di China, versi global game tersebut tidak tersedia di negara itu. Pemerintah menggantinya dengan Game for Peace, versi yang disesuaikan dengan nilai-nilai nasional dan aturan sensor domestik. - Pakistan
Pakistan juga pernah memblokir PUBG setelah banyak laporan mengenai gangguan kesehatan mental akibat bermain berlebihan. Setelah muncul petisi dari komunitas gamer, larangan tersebut akhirnya dicabut oleh pengadilan.
Dari berbagai contoh tersebut, terlihat bahwa alasan pelarangan tidak selalu sama. Beberapa negara menyoroti aspek sosial dan perilaku, sementara yang lain menekankan isu keamanan data atau kebijakan moral.
Kekhawatiran Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia menilai pembatasan diperlukan untuk mencegah efek jangka panjang dari game yang menampilkan kekerasan bersenjata. Namun, pemerintah juga berhati-hati agar kebijakan yang diambil tidak merugikan industri kreatif dan sektor e-sport yang sedang berkembang pesat.
Menurut data Asosiasi Game Indonesia (AGI), PUBG termasuk dalam lima besar game paling populer di Tanah Air dengan jutaan pemain aktif setiap bulan. Game ini juga menjadi salah satu cabang kompetisi resmi dalam turnamen e-sport nasional maupun internasional.
Pengamat teknologi informasi, Dwi Aryanto, menilai bahwa pemerintah sebaiknya tidak langsung memberlakukan pelarangan total. “Masalahnya bukan pada gamenya, tetapi pada cara bermainnya. Anak-anak yang tidak dibimbing dengan baik bisa menjadi kecanduan atau terpengaruh secara emosional,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya edukasi digital di sekolah dan keluarga agar anak-anak mampu membedakan hiburan dan realitas.
Sementara itu, psikolog anak, Fathia Rahmadina, menyebut bahwa kecanduan game bisa berdampak pada kemampuan sosial anak. “Mereka bisa menjadi lebih mudah marah, kurang tidur, dan sulit fokus di sekolah. Karena itu, pembatasan waktu bermain dan pendampingan orang tua sangat penting,” katanya.
Suara Komunitas Gamer dan Pelaku Industri
Kalangan gamer profesional berharap pemerintah tidak mengambil kebijakan ekstrem. Mereka menilai PUBG sudah menjadi bagian penting dari industri e-sport nasional. Ribuan pemain, pelatih, dan kreator konten menggantungkan pendapatan dari turnamen, sponsor, serta siaran daring game tersebut.
“Kalau dibatasi secara total, dampaknya bukan hanya pada pemain, tapi juga pada ekosistem ekonomi digital yang sudah berkembang,” ujar Rizky Maulana, pemain e-sport nasional. Ia menilai bahwa pemerintah seharusnya menerapkan sistem pembatasan berdasarkan usia dan durasi bermain, bukan melarang secara menyeluruh.
Beberapa negara seperti Korea Selatan dan Jepang sudah menerapkan sistem pembatasan waktu bermain dan rating usia untuk game daring. Model ini dianggap lebih efektif karena tetap melindungi anak-anak tanpa menghambat pertumbuhan industri.
Langkah Selanjutnya
Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama sejumlah lembaga negara disebut tengah mempersiapkan kajian lintas sektor mengenai regulasi game online di Indonesia. Pemerintah juga berencana menggandeng psikolog, akademisi, dan komunitas gamer untuk mencari solusi yang berimbang.
Keputusan akhir belum diumumkan, namun wacana pembatasan ini diperkirakan akan menjadi perdebatan panjang. Tantangannya adalah bagaimana melindungi masyarakat muda dari pengaruh negatif tanpa menutup potensi ekonomi kreatif yang terus tumbuh di bidang e-sport dan hiburan digital.
PUBG kini menjadi simbol dari dilema global antara kebebasan bermain dan tanggung jawab sosial. Apa pun keputusan pemerintah ke depan, hasilnya akan menjadi cerminan bagaimana Indonesia menata masa depan dunia digital dengan tetap menjaga keseimbangan antara moralitas, teknologi, dan kreativitas.
